Targetkan UMKM Raih 90 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

  • Share


BikaSolusi.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempercepat penyediaan 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah melalui produk koperasi dan UKM melalui Sistem e-katalog LKPP.

Target tersebut optimis dapat tercapai melalui dukungan regulasi melalui Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan alokasi 40% anggaran pengadaan kepada UKM/IKM/Pengrajin, serta menghilangkan segala hambatan keterlibatan koperasi dan UKM dalam pengadaan.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi percepatan penyediaan 40 persen pembelian barang/jasa pemerintah melalui produk koperasi dan UKM melalui sistem e-catalog LKPP yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masdoki dan Presiden LKPP Azur Anas, yang sebenarnya dilaksanakan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh asosiasi, koperasi, pelaku UMKM, koperasi kabupaten, kabupaten/kota dan dinas UMKM di seluruh Indonesia.

MenKopUKM menegaskan setiap K/L mengalokasikan minimal 40-70 persen anggaran pengadaan untuk produk lokal. Peningkatan pembelian produk koperasi dan UMKM hingga 70 persen diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6 persen – 1,8 persen.

MenKopUKM optimistis melihat data transaksi SPSE dan Sistem Informasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa Umum (SiRUP) per 27 Desember 2021 menunjukkan realisasi belanja paket usaha kecil senilai Rp216,65 triliun lebih tinggi. mencapai 94 triliun rupiah pada tahun 2020. K/L/Pemda yang mengusulkan impor harus melakukan kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi impor hingga 5 persen pada tahun 2023.

“Dengan perkembangan data ini, saya mengajak kita semua untuk optimis koperasi dan UMKM bisa mencapai peningkatan alokasi belanja barang/jasa pemerintah hingga 90 persen. Saya meminta K/L/Pemda untuk melihat keunggulan UMKM dan produk koperasi serta mempercepat peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembelian barang/jasa pemerintah,” ujar Menteri Tetten.

Baca Juga :  Semen Baturaja Tembus Laba Bersih Naik 372 Persen di Tahun 2021

Untuk memperlancar pengadaan oleh koperasi dan UMKM, KemenkopUKM akan menggelar bisnis matching antara pelaku niaga dengan K/L/Pemda di Bali, 21-24 Maret 2022 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Presiden LKPP Azouar Anas mengatakan ada tiga strategi untuk mempercepat penyerapan produk lokal seperti yang diarahkan Presiden, yaitu (1) meningkatkan penggunaan produk lokal, tidak membiarkan impor jika bisa diproduksi di dalam negeri, (2) meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, (3) Percepatan penyerapan APBN dan APBD.

“Semua kepala daerah akan diaudit oleh BPKP, dan daerah yang realisasi pengadaan barang dagangannya di bawah 40 persen akan diumumkan,” kata Azure.

Untuk itu, kata Azure, semua kendala akan disingkirkan dan difasilitasi. Salah satunya memperkuat dan mempermudah masuk ke katalog nasional.

“Dulu sangat sulit untuk masuk katalog nasional, dan perlu negosiasi untuk menambah barang di katalog elektronik, sekarang tidak ada lagi perpanjangan, dan tidak ada lagi perpanjangan setiap dua tahun. Semua persyaratan kami disederhanakan, ”kata Azur.

Demikian juga, menjadi lebih mudah untuk membuat indeks lokal dan sektoral. Azar mengatakan pemerintah daerah akan diminta untuk menyiapkan indeks lokal, yang sebelumnya merupakan persyaratan yang sulit tetapi sekarang akan lebih mudah. Azwar mengatakan, LKPP telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa semua daerah/kota dapat mengelola katalog elektronik. Disebutkan pula bahwa LKPP siap membimbing dan membantu pembuatan eko-katalog lokal.

“Oleh karena itu, kami mengubah target produk lokal dan UMKM/koperasi yang dulu hanya 95.000 produk per tahun dalam pembelian, sekarang targetnya adalah 1 juta produk per tahun,” kata Azure. (*/atr)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.