Tak Hanya Daftar TNI, Anak PKI Juga Bisa Jadi PNS dan Terjun Politik

  • Share



Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minko Polhukam) Mahfud MD BikaSolusi.co.id terbuka tentang keputusan panglima Andika Percasa Mereka yang membatalkan garis keturunan PKI dilarang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Mahfouz mengatakan, keputusan Indika bukanlah kebijakan baru.

Mahfouz mengatakan, TNI bukanlah lembaga pertama yang mencabut aturan tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, ketentuan ini sudah dicabut sebagai syarat mendaftar calon legislatif, presiden provinsi, menjadi pegawai negeri sipil (PNS/ASN) beberapa tahun lalu.

ujar Mahfouz di Masjid Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Minggu (3/4).

Mahfouz menjelaskan, kebijakan ini muncul sebagai akibat dari putusan MK yang baru pertama kali memberikan izin kepada keturunan anggota PKI untuk berpolitik di Indonesia. Ia melanjutkan, putusan MK tahun 2004 membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf Z Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Mahfouz menjelaskan, dalam undang-undang tersebut, syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota bukan mantan anggota PKI terlarang, termasuk ormas, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S. PKI atau lainnya Dari organisasi lain dilarang.

Ia mengatakan, “Mahkamah Konstitusi sangat berani mengambil keputusan untuk Departemen Politik, dan inilah yang awalnya MK mulai.”

Mahfouz mengatakan, dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia.

“Ini kebijakan panglima dan menurut saya normatif, tidak ada kata garis keturunan. Jadi nanti saat memilih ideologi, bisa dikatakan masing-masing calon. Itu benar. Bukan karena asal usulnya. Tapi karena ideologi mereka dan penerimaan mereka terhadap ideologi dasar negara. Saya kira ini hanya normatif, karena dulu tidak ada larangan keturunan,” katanya.

Baca Juga :  Bawa Sajam, Pendaftaran Calon Kades di Pamekasan Ricuh

Mahfouz juga meyakini TNI memiliki cara untuk menyaring seleksi peserta dalam proses rekrutmen tersebut. Menurutnya, ideologi komunis lebih berpeluang terjerat dalam proses seleksi.

“Mari kita pilih orangnya, meskipun dia bukan keturunan PKI tapi ideologi PKI tidak boleh diterima dalam pemilihan, ya? Karena kita sudah menganggap PKI sebagai partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi dasar untuk itu. ,” dia berkata.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya mempertanyakan larangan keturunan PKK menjadi anggota TNI. Andika merasa aturan itu tidak adil.

Jenderal bintang empat itu juga mempertanyakan alasan penggunaan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai dasar hukum pelarangan. Andika menjelaskan, dalam peraturan tersebut tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk bergabung dengan Angkatan Darat Inggris.

(mata / mata)

[Gambas:Video CNN]




  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.