Sering Memicu Penyiksaan, Aktivis Minta Penahanan di Kantor Polisi Dihapus

  • Share


Penahanan di kepolisian Indonesia sering mengakibatkan penyiksaan terhadap tahanan dari pernyataan KUPP dan ICJR

Gambar ilustrasi ruang tahanan sementara yang dioperasikan oleh polisi Indonesia melalui Jefta Images / via Getty

Sejak tahun 1999, Indonesia telah Hukum yang melarang penyiksaan manusia Karena melanggar hak asasi manusia, namun polisi terkesan sangat bodoh dengan undang-undang ini. Bahkan, kasus penyiksaan di kalangan tahanan polisi masih terus meningkat. Pada tahun 2021, misalnya, LBH Masyarakat menemukan 22 dari 150 peserta penyuluhan hukum di Rutan Jakarta mengaku pernah disiksa saat berada dalam tahanan polisi.

Terkadang siksaan ini bahkan berakhir dengan kematian. Dari catatan Komnas HAM hanya satu tahun (2020-2021), sedikitnya ada 11 napi setingkat polisi yang tewas. Bahkan para korban ini meninggal kurang dari 24 jam setelah ditangkap.

Data ini didukung oleh catatan KuPPi Aliansi Pencegahan dan Penyiksaan (KUPP) yang menunjukkan: Mereka menerima 115 pengaduan penyiksaan dan penganiayaan di kantor polisi. Pengaduan tersebut bermula dari insiden yang terjadi selama 2018-2020.

Pelajaran yang dapat diambil dari data ini cukup jelas: ruang tahanan di kantor polisi tidak aman bagi para tahanan. Penyiksaan sering terjadi, dan tindakan kekerasan tetap menjadi metode penegakan hukum yang disukai dalam meminta pengakuan. Aktivis dari Institute for Criminal Justice Reform menanggapi pernyataan tersebut dengan satu hal, yaitu menuntut penghapusan ruang tahanan di tingkat kepolisian.

Dalam siaran pers yang diterima bikasolusi.co.id, peneliti ICJR Genoveva Alicia mengatakan, idealnya tersangka pelaku hanya ditahan di Rumah Tahanan (Rotan). Penahanan di kantor polisi hanya diperbolehkan jika tidak ada rumah tahanan di daerah tersebut. “Artinya penahanan polisi itu bersifat sementara dan bukan hal biasa,” tulis Genoveva.

Baca Juga :  Mafia Migor RI Tak Juga Dibongkar, 8 Produsen Lagi Dibidik!

Aturan penahanan di kantor polisi juga jelas. Polisi tidak diperbolehkan menahan tersangka pelaku di kantornya lebih dari 24 jam. Jika mereka ditahan, otoritas penahanan harus dipisahkan dari otoritas untuk merawat tahanan. Poin ini penting agar penegak hukum, dalam hal ini polisi, tidak sewenang-wenang dan melakukan apapun yang mengatasnamakan ‘menyelidiki’.

“Ini harus dipastikan, agar ada pengawasan. Agar tahanan tidak otomatis menjadi ‘wewenang’ aparat penegak hukum. Ini harus dipastikan untuk menghindari penyiksaan dan interogasi di waktu-waktu yang tidak normal, seperti yang terjadi pada kasus penyiksaan terhadap tahanan hingga sekarang,” tambah Genoveva.

“Ketika penangkapan dilakukan di kantor polisi, kendali penuh tersangka ada di tangan penyidik ​​dengan layanan penegakan hukum.” [agar] Memperoleh bukti untuk membuktikan kasus tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa kekerasan dimulai secara verbal dalam bentuk intimidasi fisik yang sangat lemah.”

Desakan ICJ relevan mengingat pada tahun 2022, yang genap tiga bulan kemudian, terungkap dua kasus penyiksaan polisi yang mengakibatkan kematian. Yang pertama adalah kasus pada 13 Januari, saat ditahan karena narkoba di Polres Metro Jakarta Selatan Inisial FNS Dia meninggal di rumah sakit polisi.

Menurut seorang rekan yang sering menjenguknya, F.S.N. Sebelum meninggal, FNS mengaku sering dipukuli. Namun, Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Herdi membantahnya dengan mengatakan bahwa Satpol PP meninggal karena demam.

Kasus kedua terjadi pada 14 Februari. Tersangka dalam kasus perampokan tersebut adalah Hermanto (45). almarhum Di ruang tahanan Polres Lubuklingau Utara, Sumatera Selatan. Tubuhnya penuh memar, diduga akibat kekerasan yang dilakukan lima penyidik ​​Polri. Meski Kabid Humas Polda Sumsel Supriyadi membela diri dengan mengatakan lebam Hermanto baru muncul setelah dia menjadi mayat, namun kelima personel Polri tersebut saat ini dinonaktifkan sementara penyelidikan berlanjut.

Baca Juga :  Siasat Pengelolaan Dana PEN di Fase Damai Dengan Covid-19

Menko Polhukam sekaligus Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan pakar hukum ternama Mahfouz MD menanggapi hal tersebut pada 10 Februari. Doi mengutuk tindakan penyiksaan dan meminta Kombolnas untuk memperhatikan laporan penyiksaan terhadap tahanan oleh masyarakat.

“Saya kira tidak bisa disembunyikan. Cerita ini beredar luas di masyarakat dan dirasakan oleh banyak orang di masa lalu. Jadi kami sekarang melaksanakan reformasi dan meringankannya sedikit demi sedikit,” kata Mahfouz. orang antar.

Namun, kritikan itu dibarengi dengan pujian baku Mahfouz atas kinerja polisi. “Saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Polri yang telah membuka diri dan terus berusaha melakukan perubahan dan peningkatan kinerja. Meski tidak mudah.”

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.