Luhut Pandjaitan, Big Data atau Banyak Cakap?

  • Share


Nggak enak banget jadi orang kecil, kalau pepatahnya sudah turun tangga juga. Sayangnya, karakter elit berdiri di puncak tangga, yang hanya anekdot karena tidak pernah terjadi di dunia nyata. Yang terjadi di dunia nyata adalah masyarakat saat ini sedang tercekik karena harga kebutuhan pokok yang mulai naik. Minyak goreng misalnya, ketika pemerintah tidak lagi mematok harga eceran tertinggi, dan minyak goreng secara ajaib membanjiri pasar, tetapi dijual dengan harga yang membuat kepala pusing. Ini adalah pilihan yang sulit bagi orang-orang, mereka ingin membeli mereka tidak punya uang, mereka tidak membeli dan mereka tidak memasak.

Oke, biar masalah minyak goreng jatuh ke Menteri Perdagangan Mohamed Lotfi yang berjanji akan membeberkan mafia minyak goreng. Meski belum diperlihatkan siapa mafia yang berani membuat minyak goreng seperti ditelan bumi.

Baca juga: Dubai Parks and Resorts bertanya kepada produsen minyak goreng tentang kelangkaan pasar

Kini orang-orang disibukkan dengan urusan politik yang tak kalah membingungkan. Kali ini bukan datang dari pimpinan parpol yang menuntut penundaan Pilkada 2024, melainkan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Polisi menolak laporan Haris Azhar tentang “Lahout”, dan alasannya tidak diungkapkan

Jika pimpinan parpol hanya menyombongkan penundaan pilkada dalam bentuk pembicaraan tanpa data, tidak demikian dengan Pak Luhut. Dia secara eksplisit menyatakan bahwa 110 juta pengguna di Internet mendukung penundaan pemilihan umum tahun 2024. Angka tersebut tampaknya tidak biasa.

Dalam bahasa Komite Pengarah Redaksi Media Group, Saur M Hutabarat, data tersebut tidak biasa karena melebihi 1.0359.152 daftar pemilih tetap yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum pada 8 Desember 2020.

Baca Juga :  Korea Open: Fajar/Rian Gagal Juara, Takluk dari Wakil Tuan Rumah via 3 Gim

Baca juga: Big Data atau Mulut Besar

Jumlah yang besar ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, apakah itu Big Data atau Big Mouth Alias. Data besar dipertanyakan oleh orang-orang dari enam perspektif. Pertama, metodologi. Bahkan ada pakar yang pengetahuan surveinya sangat mumpuni sehingga menantang validitas big data. Tetapi gayung karena suatu alasan tidak menjawab.

Sudut pandang kedua menyangkut posisi menteri yang berbicara. Kalau soal pemilu, seharusnya Menko Polhukam Mahfouz. Ada kemungkinan menteri lain akan membicarakan hal yang sama nanti. Alasannya sederhana, hanya Pak Luhut yang bisa bicara, saya juga ingin bicara soal Pilkada 2024.

Pandangan ketiga adalah pertanyaan apakah ada alasan untuk menuntut agar Joko Widodo mundur dari kursi kepresidenan. Masalahnya siapa yang memesan? Bukankah masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024? Kalau saya perintahkan penghapusan itu, tidak sampai 2024. Bahkan ada yang dengan tegas mengutip UUD bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Tidak setiap tujuh atau delapan tahun.

Pandangan keempat adalah bahwa pemilu membutuhkan banyak biaya meskipun kita sedang berperang dengan pandemi. Bukankah anggaran pemilu sudah lama disusun dan disetujui oleh instansi terkait? Lalu dimana masalahnya? Apakah ini alasan untuk menunda pemilihan?

Jika dibandingkan dengan biaya ibu kota nusantara, maka anggarannya juga cukup besar. Mengapa Anda bahkan peduli dengan biaya pemilu? Secara hukum, seberapa kuat program presidensial dan sistem ketatanegaraan?

Sudut pandang kelima, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, karena ini adalah zaman demokrasi. Jadi tidak apa-apa membicarakan penundaan pemilu. Artinya, jangan marah atau tersinggung bila ada pihak yang tidak mendukung penundaan pemilu. Begitu pula jika ada yang tidak setuju, lalu tunda saja pengembangan IKN demi pemulihan ekonomi?

Baca Juga :  Kapal Nelayan NTT Hilang di Perairan Indonesia-Australia

Pandangan keenam, IKN adalah warisan Jokowi. Apalagi penguasa diperintahkan untuk membawa tanah dan air dari daerahnya untuk dipersatukan sebagai lambang persatuan bangsa. Lalu, dalam upaya menjaga keberlangsungan IKN, Jokowi ingin terus menduduki kursi kekuasaan tapi meminjam kata-kata orang lain? Saya kira Jokowi tidak ingin terus jadi presiden. Dua istilah sudah cukup menurut konstitusi saat ini.

Jika mengutip pernyataan Jokowi sebelumnya tentang desakan untuk perpanjangan masa jabatan, ada yang ingin menampar muka, kedua mencari muka, dan ketiga ingin menipu. Tak ayal, mantan Wali Kota Solo itu melontarkan pernyataan menolak gagasan penundaan pilkada. Bahkan, masih ditambahkan bahwa ia mematuhi konstitusi.

Gaya pesanan baru

Dari data besar yang diungkap Pak Luhut, terutama soal perpanjangan masa jabatan presiden, ada yang mengatakan itu mewakili gaya rezim baru. Hal itu dibenarkan oleh dosen ilmu politik dan studi internasional Universitas Paramadina, Ahmed Kharul Al-Imam. Uniknya, Ahmed menyoroti sikap politik Luhut yang seolah-olah dibungkam Presiden Joko Widodo.

Di sisi lain, Ketua MPR Puan Maharani secara terbuka menolak ucapan Luhut. Bahkan, Puan juga mengaku punya data sendiri yang berbeda dengan Luhut.

Memang, posisi Luhut di Kabinet sangat luar biasa. Ada banyak peran sentral. Banyak orang memanggilnya menteri segala urusan. Seperti yang disampaikan Ferry Giuliatono, politisi Gerendra pada 5 September 2018, yang menyoroti peran Lohut seringkali di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kembali ke data besar, ada tantangan untuk membuka kunci data itu seperti dua sisi pedang. Jika dibuka, dia bisa dikenai tuntutan pidana karena sembarangan mengungkapkan data pribadi orang lain. Namun jika big data tidak diungkap maka akan menjadi penegasan bahwa itu bukanlah big data melainkan hanya big talk atau banyak bicara.

Baca Juga :  Respons Ketua DPD soal Klaim Luhut Terkait Dukungan Penundaan Pemilu




  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.