Hutan untuk Kemakmuran Rakyat

  • Share


Hari ini, 21 Maret, selalu diperingati sebagai Hari Hutan Internasional. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan Surat Keputusan Perhutanan Sosial (SK) tanah untuk reforma agraria di Desa Simangulampe, Provinsi Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (3/2).

Penyerahan penggarapan kawasan hutan nasional oleh masyarakat dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka land reform sudah menjadi pohon keprihatinan yang berulang kali disinggung Presiden. Pemerintah terus berupaya memperluas target hutan sosial nasional sebesar 12,7 juta hektar, dan membuka kawasan hutan untuk reforma agraria seluas 4,1 juta hektar.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungan alamnya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain ( Pasal 1 ayat 2). Hutan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3/2), presiden menyampaikan 723 keputusan sosial tentang hutan selama tahun 2021 kepada para petani hutan di seluruh Indonesia, seluas 469.667,12 hektar untuk 118.368 kepala keluarga di 20 provinsi.

Sebanyak 12 keputusan penetapan hutan adat dan 2 keputusan pedoman tentang hutan adat dengan luas total 21.288,83 hektar diajukan untuk 6.170 kepala keluarga. Sedangkan SK Tora berisi 19 unit seluas 30.274 hektar untuk lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Presiden menyatakan, “Setelah Anda menerima ordonansi, baik untuk Hutan Sosial dan TORA atau Hutan Adat, gunakan lahan yang ada sesegera mungkin.”

Kepastian hukum yang diperoleh tentang penguasaan tanah dan hutan harus segera ditindaklanjuti dengan kegiatan produktif. Pengembangan produksi agro-pangan merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan di lokasi yang telah memperoleh izin pemanfaatannya melalui Ordonansi Perhutanan Sosial.

Baca Juga :  Anak Muda Berbagi Cerita Dampak Didikan Keras Terhadap Mental Mereka

penggunaan lahan

Tata guna lahan menjadi kegiatan yang penting setelah diatur penguasaannya. Untuk kawasan hutan yang telah dibebaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN perlu segera melakukan redistribusi lahan dan legalisasi penduduk. Penataan produksi pertanian, seperti jagung, sorgum, kedelai, dll dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar.


Dalam perhutanan sosial, 50% lahan dapat ditanami pohon berkayu dan sisanya dapat ditanami tanaman semusim seperti jagung, kedelai, padi hutan, buah-buahan atau kopi secara berpola. Agroforestri. Dimungkinkan juga untuk mengembangkan kerja sama di sektor peternakan (Toko Silva). Atau jika lahannya berada di hutan mangrove, bisa jadi kegiatan memancing (Perikanan Silvo).

Kepala mempercayakan tanah yang telah kami berikan surat keputusannya untuk digunakan dalam kegiatan produktif, dan tidak untuk dipindahtangankan kepada orang lain. Pemerintah tidak segan-segan membatalkan SK yang dikeluarkan jika lahan tidak digunakan secara produktif. Hingga saat ini, tiga juta hektare lahan yang dibatalkan pemerintah karena terlantar.

Pola kerjasama yang dikembangkan dalam reforma agraria dan perhutanan sosial pada prinsipnya harus adil, setara dan berkelanjutan. Penduduk harus menjadi subyek yang memiliki kekuasaan dan peran penting dalam penataan produksi di atas tanah. Penduduk bukanlah sesuatu yang dapat digerakkan untuk tujuan memobilisasi produksi. Oleh karena itu, warga negara harus diatur, dibimbing dan dikuatkan.

Bantuan warga

Pendampingan warga, keterpaduan dan kerjasama antar kementerian/lembaga terkait, serta dengan pemerintah kabupaten/kota merupakan bagian yang perlu diperkuat. Intinya program perhutanan sosial tidak terbatas hanya pada aspek distribusi lahan, tetapi manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, yaitu kesejahteraan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan, penyelesaian perhutanan sosial hingga Januari 2022 sebanyak 7.479 unit SK dengan luas lebih dari 4.901 juta hektar, termasuk hingga 1.049 juta kepala keluarga. Khusus untuk hutan adat yang merupakan bagian dari perhutanan sosial, saat ini dialokasikan 75.783 hektar dengan total 89 unit SK yang terdiri dari 44.853 kepala keluarga, dan hutan adat pedoman seluas 109.110 hektar. Dari capaian tersebut, 6.755 unit SK telah diserahkan hingga saat ini, dengan luas 4.431.752,52 hektar dengan 930.802 kepala keluarga.


Sedangkan program Land Reform Landscaping (TORA) hingga November 2021 telah mencapai 2.714.586 hektar. Ada 68 keputusan pelepasan kawasan hutan sebagai sumber redistribusi tanah atau TORA yang telah diajukan lebih dari 89.961 hektar. Dalam hal peluang usaha bagi petani yang telah memperoleh SK tentang hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menindaklanjuti dan mempromosikannya serta perlu melibatkan berbagai kementerian lainnya.

Baca Juga :  Damkar Bantu Keluarkan Jari Bocah Tersangkut Pelindung HP, 15 Menit Selesai, Warganet Takjub

Kerjasama pemerintah terkait dengan gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi agenda utama berikutnya. Sinkronisasi arah program, kegiatan dan anggaran merupakan agenda mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanah dan hutan rakyat akan makmur jika dikelola secara adil, dimanfaatkan dan dijaga secara adil. Di sinilah letak arti sebenarnya dari keadilan pertanian. Indonesia dapat berkontribusi pada pengelolaan hutan yang adil dan kesejahteraan manusia, sekaligus melestarikan hutan untuk keberlanjutan kehidupan di dunia. Selamat Hari Hutan Internasional.




  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.