Dua Polisi yang Tembak Mati Laskar FPI di Insiden KM 50 Divonis Bebas dari Bui

  • Share


Dua polisi menembak mati empat pejuang FPI dalam insiden KM 50

Simpatisan FPI menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada 18 Desember 2020, menuntut pemerintah mengusut tuntas penembakan yang menewaskan 6 tentara FPI di km 50 itu. Foto Magnus Hendratmo/Anadolu Agency via Getty Images

Dua polisi yang terlibat dalam penembakan yang menewaskan empat Pembela Laskar Islam dalam kecelakaan KM 50 di Tol Jakarta-Sykampic telah dibebaskan. Dua perwira polisi, Brigjen Fikri Ramadan dan Ebda Yosmin Orella, menurut majelis hakim PN Jakarta Selatan, “dibenarkan” melakukan penembakan maut itu, merujuk pada persidangan yang berlangsung pada 18 Maret lalu. 2022.

Putusan hakim berbeda dengan interpretasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Hamm), bahwa keduanya melakukan “pembunuhan di luar hukum” ketika mereka membunuh empat dari enam anggota front. Dari temuan Komnas Hamm, empat anggota FPI meninggal dunia saat ditahan. Dugaan bahwa simpatisan Raziq Chehab berusaha merampas senjata petugas hanya datang dari polisi.

Alhasil, Fikri dan Yusin dinyatakan bebas dari ancaman enam tahun penjara atas permintaan jaksa penuntut umum. Namun, hakim menyatakan bahwa kedua polisi itu “telah terbukti melakukan kejahatan seperti yang dinyatakan dalam dakwaan awal”, yaitu penembakan fatal yang “berlebihan” terhadap seorang tersangka kriminal.

“[Terdakwa] Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Arif Nurianta dalam sidang usai putusan Seperti yang telah disebutkan Tempo.co.

Empat anggota Front Populer Pantai Gading tewas di tangan Fikri dan Yusmine, Mohamed Reda (20 tahun). Ahmed Sufyan (26 tahun); Fayez Ahmed Sukur (22 tahun); dan Mohamed Soussi Khedaoui (21 tahun). Seharusnya ada polisi lain yang menembak pasukan FPI, Ipda Elwira Priadi. Namun dia meninggal dalam satu kecelakaan pada 26 Maret 2021, sehingga membatalkan persidangannya.

Baca Juga :  Demokrat soal Tudingan Ruhut Timbun Minyak Goreng: Ibas Komisi 6 DPR

Peristiwa KM 50, julukan publik atas aksi kekerasan yang menewaskan enam tentara FPI dan menuai kritik dari berbagai pihak, terjadi pada 7 Desember 2020. Semua berawal dari pemberitaan bahwa Rezik Chehab dan FPI ingin mengacau, dengan mengerahkan massa. Untuk mengelilingi gedung Polda Metro Jaya. Polisi kemudian memberangkatkan tujuh orang, termasuk Fikri dan Yosmin, untuk melakukan pengawasan di Kompleks The Nature Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor pada Minggu, 6 Desember 2020. Menurut polisi, Raziq berada di sana bersama sejumlah pejabat FLN.

Kemudian rombongan 10 kendaraan yang diduga mengawal Rizek Shehab meninggalkan Megamidung Bogor menjelang tengah malam. Polisi berniat menangkap Rizek juga, karena ada informasi bahwa imam besar FPI akan lolos dari penyelidikan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat putrinya menikah di Pitamburan.

Rombongan pengawal Rizig telah meninggalkan Gerbang Timur Karaung. Kemudian enam mobil anggota Front Bela Diri Populer melaju dengan cepat, meninggalkan dua mobil pengawal lainnya, termasuk enam anggota Laskar.

Ternyata kedua mobil tersebut sengaja menunggu dan menghadang mobil polisi yang sedang melaju di belakang, lalu terjadi kontak dengan mobil polisi tersebut dan saling tembak di kilometer ke-50 ruas jalan Jakarta – Sikambik. Dua anggota Front Populer untuk Bela Diri, Andy Octavian dan Fayez, tewas seketika akibat bentrokan dengan polisi, sedangkan empat lainnya masih hidup ketika mereka dibawa ke mobil polisi dan ditembak mati.

Kuasa hukum Fikri Wiusmen, Henry Josudingrat, menegaskan kliennya tidak berniat membunuh empat anggota marga FPI yang berada di dalam mobil tahanan. Mereka dihebohkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke majelis hakim karena anggota Front Populer Pantai Gading berada di ambang penyitaan senjata.

Baca Juga :  Warga Mampu Diminta Jangan Pakai Pertalite, Pertamina: Pakai Pertamax

Atas dasar itu, Henry menilai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adil. Henry mengatakan, “Saya melihat mereka berdua menindaklanjuti setelah saya membungkuk berterima kasih. Mereka juga membungkuk berterima kasih. Mereka mengucapkan terima kasih dan mengungkapkan fakta di persidangan yang saya berikan dalam pembelaan saya,” kata Henry. saat menelepon BikaSolusi.co.id.com.

Komnas HAM mengumumkan sejak awal bahwa sulit untuk membuktikan beberapa rincian kronologi polisi ketika petugas dipaksa untuk menembak. Misalnya, CCTV milik PT Jasa Marga selaku charge managernya, dari KM 49 hingga KM 72 tidak mengirimkan rekaman ke server sebagaimana mestinya pada 7 Desember 2020. Komnas HAM juga mengindikasikan polisi berusaha mencopot CCTV tersebut. dari sebuah toko di dekat lokasi penembakan. Menurut Komnas HAM, prosedur pelepasan kamera CCTV harus menjadi fokus utama proses pengadilan.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.