DPRD Tuding Pemprov DKI Abaikan Laporan Soal Polusi Abu Batu Bara

  • Share



Jakarta, CNN Indonesia

Sekretaris Komite E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan: Pemerintah Provinsi (Pimprov) DKI Jakarta Dia tidak ikut campur dalam memproses laporan pencemaran batu bara yang dikeluhkan warga Rusun Marunda, Jakarta Utara.

Dikatakannya, warga mengeluhkan pencemaran tersebut sejak 2018 dan mengadukan ke sejumlah pihak, seperti kepala desa, camat, walikota, dan dinas lingkungan.

kata Johnny saat dihubungi, Senin (14/3).

Dikatakannya, pencemaran tersebut berdampak pada kesehatan penduduk, mulai dari gangguan pernapasan (ISPA) hingga kulit gatal. Untuk itu, dia menyayangkan lambatnya tindakan Pemkab DKI dalam menanggapi laporan kependudukan.

“Tugas pemkab melindungi warganya. Kenapa ada warga yang terkena dampak 4 tahun debu, ada proses pembiaran yang sistematis. Kenapa pemkab membiarkan? Kenapa tidak ada tindakan?” Dia berkata.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Lingkungan Hidup (DKI) DKI Jakarta Acip Kusuwanto mengatakan pihaknya siap menjatuhkan sanksi terkait masalah tersebut.

“Untuk saat ini kami sedang menyiapkan sanksinya,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Acip Kusuwanto saat dihubungi Senin (14/3).

Namun, Asep tidak merinci lebih lanjut mengenai hukuman tersebut, termasuk soal siapa yang akan dihukum. Ia meminta klarifikasi atas pertanyaan tersebut kepada Yogi Brothers, Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI.

Sementara itu, Yogi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan siaran pers terkait masalah tersebut.

“Nanti ada rilis dari Sudin Jakarta Utara, tunggu ya,” ujarnya.

Lanjut ke selanjutnya…


Pengaruh polusi abu batubara pada anak-anak

Baca halaman selanjutnya



Baca Juga :  Penyebaran Pornografi Tetap Pidana Meski Konten Berbayar
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.