Dianggap Kurang Saksi, Dosen Unri Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Divonis Bebas

  • Share


Dosen Unri Syafri Harto Terdakwa Pelecehan Seksual, Dibebaskan Karena Kurang Saksi

Para pengunjuk rasa di Bandung pada 8 Maret 2022 menuntut pemerintah menangani masalah kekerasan seksual di kampus dengan serius. Foto oleh Algi Febri Sugita / SOPA Images / via Getty Images

Putusan pengadilan terbaru di Riau, Menurut para akademisi, menunjukkan bagaimana hukum pidana Indonesia belum mendukung pengakuan terhadap korban kekerasan seksual. LM, mahasiswi Universitas Riau jurusan hubungan internasional, menjadi korban terbaru dari proses peradilan yang mengabaikan bobot kesaksiannya sebagai penyintas.

Majelis hakim menilai keterangan LM sebagai korban pelecehan seksual oleh Syafri Harto, dosen pembimbingnya saat skripsi, tidak cukup kuat. Hakim Ketua Estiono menilai kasus ini membutuhkan lebih banyak saksi mata, dengan alasan kronologi utama dakwaan hanya diperoleh hakim dari keterangan LM.

Akibatnya, dan menurut pandangan majelis hakim, Sivri Harto dibebaskan dalam putusan yang diikuti pada tanggal 30 Maret 2022. Sidang menyatakan bahwa terdakwa Sivri Harto tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana per biaya utama dan tambahan. Mereka membebaskan terdakwa, dan mereka memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskannya,” kata Esteño usai membacakan putusan yang disampaikannya. Kedua.

Saksi lain hanya mendengar cerita dari LM. Keterangan Saksi [LM] Tidaklah cukup, menurut KUHAP, saksi adalah orang yang melihat dan mendengar secara langsung tentang perkara pidana yang dialaminya sendiri. Saksi lain hanya mendengar cerita dari LM.”

Mendengar vonis tersebut, sejumlah mahasiswa Universitas Riau menangis di luar ruang sidang. Mereka kecewa dan kesal dengan keputusan hakim dan alasan yang tidak berarti. Ketua Otorita Mahasiswa Pertahanan HI (KOMAHI) Unri Agil Fadlan Mabruri mengaku pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut karena langkah-langkah bagi penyintas belum tuntas, mengingat masih ada upaya veto yang diajukan. Usai putusan, tim jaksa agung menyatakan akan mengajukan banding.

Baca Juga :  Kacau! Tak Sampai Seminggu, Belasan Warga India Tewas Usai Pesta Miras Oplosan

“Kami terus meyakini dan meyakini bahwa apa yang dikatakan dan dialami para penyintas adalah benar. Putusan majelis hakim akan menentukan nasib kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kemarin, kami mendengar ketidakadilan itu terdengar dari ruang sidang sendiri,” kata Akil saat dihubungi oleh bikasolusi.co.id.

“Di masa depan, [ditakutkan] Tidak ada korban yang berani berbicara dan pelaporan karena sudah jelas kemarin bahwa pengadilan bukanlah tempat untuk mendapatkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.”

Ditanya oleh bikasolusi.co.id tentang tanggapan kampus atas laporan LM tersebut, Agil mengatakan, Unri sudah melakukan pemeriksaan melalui satgas yang dibentuk berdasarkan Permendikbud No. 30/2021. Namun, hasil pemeriksaan tidak diumumkan secara transparan. “Kampus tampak bermain aman sambil menunggu keputusan pengadilan, kami mendesak kampus untuk segera mempublikasikan hasil pemeriksaan satgas,” kata Ajil.

Perjuangan para survivor untuk mendapatkan keadilan diwarnai dengan intimidasi hukum. Syafri melaporkan sebelumnya perlindungannya menggunakan bahan karet ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Kuasa hukum LM dari LBH Pekanbaru, Ryan Cibarani, mengatakan proses back-reporting tidak bisa dilakukan karena proses hukum terkait kekerasan seksual belum selesai.

“Kami akan meminta jaksa agung untuk mengambil tindakan hukum terhadap kasasi karena kami juga percaya fakta persidangan, saksi dan bukti yang diungkapkan di persidangan sudah cukup untuk membuktikan hal ini,” kata Ryan saat dihubungi bikasolusi.co.id.

Saveri sendiri akhirnya dibebaskan dari Rutan Polda Riau, tak lama setelah vonis dibacakan. Kuasa hukum Savery, Dodi Fernando, mengaku siap menempuh jalur hukum lain yang diinginkan jaksa agung. Kepolosan ini, menurut Dodi, merupakan hasil yang adil bagi kliennya.

Baca Juga :  Perpres Baru Jokowi: Dankorbrimob Jenderal Bintang 3, Kapusdokkes Bintang 2

“Karena jelas, keterangan korban sendiri mengatakan bahwa dalam peristiwa itu tidak ada unsur kekerasan, ancaman dan bujukan. Sehingga tidak membuktikan unsur kekerasan dan ancaman yang dituduhkan JPU Sefri Harto.” waktu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Transfer Hasil tahun 2020, 77 persen dosen mengakui kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dari jumlah itu, 63 persen memilih untuk tidak melaporkannya. Bukan angka yang mengejutkan melihat perkembangan kasus LM.

Bola liar sekarang ada di legislatif. Setiap hari berlalu tanpa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPSK), akan semakin banyak penyintas kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan, terutama ketika korban kesulitan memberikan saksi lain tentang kekerasan seksual yang diterimanya.



  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.